anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menungkapkan sistem politik dinasti harus dibatasi, sebab berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, adanya politik dinasti, salah satunya berbagai kepala daerah adalah Salah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan mayoritas dimiliki umum, ujar arwani thomafi selama jakarta, kamis.
arwani menyatakan, tidak mampu dipungkiri jika darah politik mengalir selama suatu keluarga, tapi keuntungan tersebut tetap usah dibatasi agar memberi kesempatan publik lain menduduki posisi politik itu.
misalnya calon pertahana tak bisa mencalonkan keluarganya di Salah satu periode setelahnya, kami tak ingin hak yg dipunya mayoritas publik tersebut tersandra melalui hak dinasti itu, tutur arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti juga berpotensi mempersempit partisipasi publik melalui membiarkan suatu keluarga menguasai lebih dari Satu jenis, tidak cuma politik, tapi dapat merambah ke jenis ekonomi.
untuk tersebut, lanjut arwani, biarpun darah politik tak mampu dihalangi, tapi dengan pembatasan tersebut, publik baru memiliki kesempatan mengembangkan demokratisasi selama sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut harus diatur melalui baik, untuk tidak terjadi penyanderaan hak politik publik, papar arwani.