kenaikan harga bbm bersubsidi dan hendak direalisasikan dalam waktu gampat ditempuh dinilai semakin memicu tingginya tingkat inflasi, makanya target inflasi tahun 2013 dan ditentukan di apbn sebesar 4,9 persen dipastikan terlampaui.
saya meyakini inflasi 2013 tidak mungkin dapat dipertahankan pada level 4,9 persen. paling tak sebesar 5,5 persen, serta malah bisa lebih tinggi lagi, tutur wakil menteri keuangan mahendra siregar, usai memenuhi musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas) 2013, pada gedung bidakara, jakarta, selasa.
menurut mahendra, kenaikan harga bbm bersubsidi hendak merupakan salah Salah satu pemicu inflasi, disamping dampak langsungnya juga dapat mengerek harga komoditas pangan.
kontribusi komoditas pangan baru sulit kepada inflasi april 2013 yang akan diumumkan bps selama pekan ini, ujar mahendra.
Informasi Lainnya:
bps melaporkan, inflasi sampai maret 2013 telah sebesar 2,43 persen, penyebab utama tingginya inflasi selama tiga bulan ini adalah harga-harga produk pangan.
selain tersebut diutarakannya, tata niaga holtikulutura yang belum banyak perbaikan serta adalah faktor pemicu inflasi.
meski itulah mahendra mengharapkan, kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut tidak berlangsung berlarut sebab telah ada kepastian realisasinya.
kenaikan bbm mau berdampak segera pada inflasi jangka waktu juni (manakala kenaikan direalisasikan mei, red).
tapi paling tidak telah ada kepastian kenaikan bbm. sebab kalau tak, tingkat inflasi hendak ditambah ketidakpastian tersebut sendiri. inflasi plus ketidakpastian, ujar mahendra.
diketahui pemerintah selama kebijakan kebijakan pengurangan subsidi bbm mengerucut dalam opsi Satu harga dalam bawah rp6.500 per liter.
adapun kenaikan harga bbm subsidi ingin dilaksanakan sesudah penetapan apbn berubahnya 2013 dengan dpr, yang dicari tuntas dalam mei.
terkait keuntungan itu, pemerintah telah menyiapkan bentuk-bentuk kompensasi dan ingin diutarakan ke dpr, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (blsm) berupa transfer dana tunai, beras miskin, bea siswa yang diberikan dengan tunai, juga program keluarga harapan (pkh).
pemerintah serta menyiapkan bantuan kepada warga yang dikeluarkan dengan kementerian dan pemerintah daerah, serta bantuan pasar miring dengan bumn juga swasta.